Kontribusi Land4Lives pada pemutakhiran Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) diapresiasi Forum DAS dan Pemda NTT.
Daerah Aliran Sungai (DAS) menyediakan daya dukung lingkungan yang perlu dijaga guna menunjang upaya adaptasi perubahan iklim. Karena itulah, Land4Lives berkontribusi pada pengelolaan DAS terpadu di Nusa Tenggara Timur melalui serangkaian kegiatan strategis. Pesan tersebut ditekankan Provincial Coordinator ICRAF Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT), Yeni Fredik Nomeni, dalam rapat koordinasi Lembaga/Forum Peduli DAS NTT di Kupang, Kamis 14 November 2024.
Yeni hadir mewakili ICRAF Indonesia atas undangan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina. Turut hadir dalam rapat, Kepala BPDAS Kludolfus Tuames, Ketua Umum Forum DAS NTT Ludji Michael Riwu Kaho, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida NTT Yohanes Paut, serta Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS KLHK Much Saparis Soedarjanto.
Berbicara dalam sesi presentasi, Yeni menjelaskan bahwa salah satu fokus utama Land4Lives ialah perbaikan pengelolaan tingkat lanskap, yang melibatkan pengelola dan pengguna lahan. Inisiatif yang termasuk dalam Paket Kerja 2 (WP-2) ini bertujuan meningkatkan kesehatan ekosistem dan menyediakan layanan yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki di provinsi mitra.
Di NTT, itu terwujud dalam bentuk dukungan terhadap pemutakhiran dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan evaluasi RPDAST 2010-2025, yang menemukan bahwa banyak program yang telah dirancang belum menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas penyangga DAS.
Land4Lives berkontribusi pada pemutakhiran RPDAST dengan melakukan kajian hidrologi pada DAS Benain dan Noelmina menggunakan kerangka Rapid Hydrological Assessment (RHA). RHA adalah Pendekatan terpadu untuk menilai fungsi hidrologi suatu DAS yang dikembangkan oleh ICRAF berdasarkan pengetahuan ekologi dan hidrologi pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS, masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan ilmuwan. RHA mempertimbangkan kesenjangan komunikasi dan pemahaman antara ketiga pihak tersebut, serta perbedaan kepentingan mereka, dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing pihak.
Hasil kajian hidrologi ini akan memperkuat draf RPDAST terbaru dengan menjabarkan kondisi biofisik DAS Benain dan Noelmina secara historis serta – berdasarkan kajian dan analisis masalah – membantu perumusan berbagai opsi perbaikan DAS serta rencana implementasinya. Beberapa hasil kajian tersebut dapat dilihat di tautan-tautan di bawah ini.
Baca juga:
"Draf dokumen ini juga sebagai bentuk kesiapan kita dalam rangka menghadapi risiko buruk dari perubahan iklim. Aspek-aspek ketahanan pangan dan gizi [juga] menjadi penting di dalam isu-isu prioritas dokumen RPDAS," ujar Yeni.
Selain kontribusi pada dokumen RPDAST, ICRAF Indonesia melalui Land4Lives juga membantu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif guna mendanai upaya pengelolaan DAS terpadu. Salah satu bentuk pembiayaan ini adalah kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk pejabat di Bapperida dan DLHK, dalam menginisiasi skema Result Based Payment (RBP).
Kerja ICRAF Indonesia melalui Land4Lives diapresiasi oleh para anggota Forum DAS serta organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi NTT yang hadir dalam rapat ini. Sebagaimana tercantum dalam poin-poin kesimpulan rapat, mereka berharap ICRAF Indonesia sebagai mitra utama PDAS NTT terus berperan aktif untuk mencapai tujuan RPDAST Benain Noelmina.
Kesimpulan lainnya dalam rapat ialah Perda NTT No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu perlu direvisi untuk menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang saat ini.
"Perlu penyesuaian Perda untuk menyesuaikan dengan isu-isu aktual," kata Direktur PPPDAS KLHK Saparis Soedarjanto.
Kepala BPDAS Kludolfus Tuames mengatakan BPDAS dan Forum DAS tengah bekerja sama untuk merevisi dokumen lama RPDAS dan Perda No. 5 Tahun 2008. Langkah ini diharapkan dapat mendukung program dan kegiatan pengelolaan DAS, yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dokumen RPDAST, yang saat ini dalam tahap finalisasi draf, diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Perda yang direvisi tersebut.
“Terdapat beberapa kegiatan pada DAS Benain dan Noelmina yang akan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan daerah seperti di dokumen RPJMD dan RPJPD baik itu di Tingkat provinsi dan kabupaten,” kata Kludolfus Tuames.
Forum juga menyimpulkan bahwa sumber-sumber pembiayaan PDAS perlu ditingkatkan baik APBN, APBD, Dana Desa maupun sumber pembiayaan alternatif sesuai mekanisme yang sah dan tidak mengikat. (PA)