Adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu langkah krusial untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak lingkungan yang semakin sering terjadi. Kabupaten Bone memiliki luas sekitar 458 ribu hektare dan dihuni oleh 20 Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana DAS Bila Walanae merupakan yang terbesar, mencakup 56% dari total wilayah. DAS ini melintasi Sungai Bila dan Walanae sebelum bermuara di Danau Tempe dan Sungai Cenrana. Wilayah DAS Bila Walanae dan DAS lainnya di Kabupaten Bone mengalami berbagai masalah lingkungan, seperti sedimentasi dan erosi yang tinggi, terutama di bagian tengah DAS. Selain itu, risiko banjir sering terjadi di hilir, seperti di Cenrana dan Dua Boccoe, sedangkan kekeringan melanda hulu, seperti di Bontocani dan Libureng. Laju degradasi lahan semakin meningkat akibat pola penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta tekanan penduduk yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan.
Hubungan antara pengelolaan DAS dan adaptasi perubahan iklim sangat erat, karena keberlanjutan sumber daya air dan ekosistem yang lestari adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan lokal. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015–2019, DAS Bila-Walanae dikategorikan sebagai DAS rawan bencana, yang semakin menegaskan urgensi RPDAS. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, dukungan pendanaan inovatif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan hidup yang lestari khususnya DAS.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan pembiayaan inovatif, salah satunya melalui internalisasi aspek lingkungan hidup untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi baik level pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dimana pada pasal 17 ayat 1, disebutkan penggunaan Dana Desa (DD) diutamakan salah satunya yaitu penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Kabupaten Bone memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan ini, yang dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam, mendorong perlindungan lingkungan, dan meningkatkan kualitas ekosistem untuk peningkatan kualitas DAS sebagai bagian dari usaha adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan akses dana kepada desa untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan dan membuka peluang alternatif pendapatan yang ramah lingkungan sebagai langkah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, Kabupaten Bone dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang belum menerapkan implementasikan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
ICRAF Indonesia, melalui program Land4Lives melalui dukungan Global Affairs Canada (GAC), berkomitmen mendukung pembangunan hijau khususnya untuk memperkuat kapasitas desa, petani dan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim.
Berdasarkan hal tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan penguatan kapasitas bagi aparat desa terutama bagaimana mendorong aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam penganggaran desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan pada Hari Sabtu, 11 Januari 2025. Tujan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa se-kabupaten Bone tentang perubahan iklim, meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya penguatan masyarakat desa yang berketahanan iklim, dan meningkatkan pemahaman perangkat desa untuk strategi penganggaran desa dalam menghadapi perubahan iklim untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam APBDes kabupaten Bone.