Menghadapi eskalasi krisis iklim seperti kekeringan, longsor, dan banjir yang mengancam produktivitas pertanian unggulan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihadapkan pada urgensi untuk bertransisi menuju Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan/GGP). Sebagai provinsi di mana lebih dari 27% perekonomiannya bertumpu pada sektor berbasis lahan (pertanian, kehutanan, dan perikanan), NTT tidak dapat lagi mengandalkan ekstensifikasi lahan yang berisiko menurunkan daya dukung lingkungan. Dirumuskan secara kolaboratif oleh Bapperida NTT dan CIFOR-ICRAF (Land4Lives), GGP menawarkan pendekatan konkret yang menyelaraskan peningkatan produktivitas ekonomi dengan kelestarian alam dan kesejahteraan sosial—sejalan dengan visi "Ayo Bangun NTT". Inisiatif ini dikukuhkan melalui tujuh pilar strategi yang inklusif, mulai dari penataan tata guna lahan berkelanjutan, penguatan kelembagaan yang responsif terhadap GEDSI, optimalisasi daya saing sektor unggulan cerdas iklim, hingga pendanaan inovatif melalui imbal jasa lingkungan.

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi hingga tahun 2050, penerapan skenario GGP menjanjikan capaian makro yang jauh lebih unggul dibandingkan pendekatan biasa atau Business-as-Usual (BAU). Skenario hijau ini tidak hanya diproyeksikan mampu mengerem laju deforestasi dan mengendalikan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, tetapi juga mereduksi tingkat erosi, menstabilkan ketahanan pangan, serta meningkatkan serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat secara signifikan. Keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada komitmen lintas sektor; mulai dari pengintegrasian strategi GGP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), alokasi investasi hijau dari lembaga keuangan, hingga partisipasi aktif masyarakat dan pelibatan sektor swasta dalam memajukan hilirisasi produk lokal.