Lanskap Cenrana, yang membentang seluas 2.900 hektare di kawasan pesisir hilir DAS Bila-Walanae, Kabupaten Bone, merupakan urat nadi kehidupan bagi lebih dari 14.500 jiwa. Dikenal sebagai sentra bahari dengan dominasi lahan tambak (2.300 ha) dan hutan mangrove (224 ha), lanskap ini memiliki potensi ekonomi dan ekologi yang luar biasa dalam menopang ketahanan pangan. Sayangnya, wilayah pesisir ini tengah dihadapkan pada ancaman krisis lingkungan yang nyata, mulai dari abrasi pantai, kelangkaan air bersih, hingga banjir kiriman akibat pendangkalan sungai yang kerap memicu gagal panen di tambak. Tak hanya itu, laju alih fungsi hutan bakau menjadi tambak secara masif juga semakin mengancam kelestarian habitat biota laut serta menjadi sumber penghidupan alternatif bagi para nelayan. Merespons kerentanan tersebut, CIFOR-ICRAF melalui inisiatif Land4Lives memfasilitasi perumusan Rencana Pengelolaan Lanskap yang kolaboratif guna mewujudkan visi "Bentang Lahan Cenrana yang Lestari, Masyarakat yang Berdaya Saing, dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi pelestarian pesisir tersebut, dokumen tata kelola ini merumuskan enam pilar strategi utama yang ditargetkan untuk terwujud secara progresif hingga tahun 2035. Langkah pemulihan ekologi dilakukan melalui mitigasi abrasi dan banjir dengan merehabilitasi sabuk hijau (green belt) mangrove, membangun tanggul pemecah ombak, serta melakukan normalisasi dan pengerukan sedimen sungai secara berkala. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, produktivitas pembudidaya didorong melalui perbaikan tata air payau-tawar serta diversifikasi tambak terpadu berbasis silvofishery di area seluas 460 hektare, yang diproyeksikan mampu meningkatkan hasil panen hingga 50% dan pendapatan masyarakat hingga 30%. Selain perbaikan ekonomi, agenda ini juga memprioritaskan pemerataan perluasan jaringan sanitasi air bersih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pesisir. Agar seluruh target restorasi dan kesejahteraan ini tercapai, komitmen sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, terutama dalam mengintegrasikan rencana ini ke dalam instrumen kebijakan daerah yang lebih luas seperti RPJMD.