Pengesahan dokumen RPHJP oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka peluang pendanaan dan kolaborasi pengelolaan hutan, termasuk pengembangan agroforestri untuk mendukung Program FOLU Net Sink di berbagai provinsi. Penguatan kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat dan adopsi master plan Restorasi Hutan berbasis Lanskap (RHL) yang inklusif gender. Pendekatan Integrated Area Development (IAD) digunakan untuk menyinergikan rencana restorasi di kawasan hutan dan APL, selaras dengan prioritas kabupaten. Kolaborasi dengan POKJA PPBL dan UPT Kehutanan difasilitasi oleh Land for Lives, yang juga mendorong pendampingan kelompok PS sebagai local champions. Inventarisasi isu lintas sektor diperlukan untuk memastikan sinergi antar paket kerja di tingkat tapak.