Studi kelayakan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan layak mengikuti mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk mendukung pencapaian target NDC dan FOLU Net Sink 2030. Namun, kesiapan ini memerlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Tersedia berbagai peluang pendanaan global dan nasional—termasuk skema imbal jasa lingkungan dan insentif hijau—yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, diperlukan persiapan dalam aspek pengukuran, pemantauan, pelaporan (MMR), perencanaan dan penganggaran, pembagian manfaat (BSM), serta kerangka pengaman. Kolaborasi multipihak dan komitmen daerah menjadi kunci dalam mengakses pendanaan dan merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan sektor FOLU di Sumatera Selatan.