Potensi penggunaan dana desa untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bone mengimbau perangkat desa supaya menganggarkan dana desa untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2025.
“Pada dasarnya, isu perubahan iklim ini sudah lama [menjadi perhatian pemerintah] tapi baru tahun ini disebut pada fokus penggunaan dana desa,” kata Mubarak, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kabupaten Bone.
Demikian dia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi “Penguatan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Penguatan Ketahanan Iklim”, Sabtu 11 Januari 2025, yang dihadiri oleh perwakilan dari 145 desa di Kabupaten Bone. Kegiatan ini diinisiasi oleh ICRAF Indonesia, melalui kegiatan riset-aksi Land4Lives, bersama Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.
Mubarak menjelaskan, berdasarkan Permendesa PDT No. 2 tahun 2024, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim meliputi beberapa komponen termasuk adaptasi dampak perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan desa ramah lingkungan.
Dia juga mengingatkan perangkat desa akan pentingnya tagging kegiatan pada aplikasi Siskeudes dan Omspan. Tagging pada isu-isu prioritas, kata Mubarak, menjadi indikator penilaian kesuksesan dana desa.
“Semakin besar teman-teman pemerintah desa menganggarkan pada program-program prioritas nasional ini, semakin tinggi penilaian indikator pada dana desa tambahan untuk 2025,” ujarnya.
Kegiatan pada hari Sabtu yang dilaksanakan secara hybrid dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman perangkat desa tentang isu perubahan iklim serta strategi mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Bone – juga yang sudah dilakukan dalam kegiatan riset-aksi Land4Lives.
Perangkat desa juga didorong agar menganggarkan dana desa untuk kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya dengan mengikuti program Komunitas untuk Iklim (Proklim) yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Maraknya alih-fungsi lahan di Kabupaten Bone telah berdampak pada daya dukung lingkungan di wilayah tersebut. Antara 2011 – 2020 terjadi perubahan signifikan tutupan lahan akibat pembukaan area besar-besaran untuk pertanian, didominasi tanaman semusim seperti jagung dan padi. Kondisi ini membuat Bone jadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dray Vibrianto mengatakan alih fungsi lahan telah berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian. Banyak area yang awalnya berfungsi sebagai penyerap air ditanami jagung secara monokultur; padahal jagung adalah tanaman yang ‘rakus’ air dan unsur hara lainnya.
Masyarakat tidak salah karena berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya, namun tetap perlu ada solusi untuk menjaga daya dukung lingkungan. “Misalnya dengan menanam tanaman buah-buahan jangka panjang yang bisa menjembatani kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan,” ujarnya.
Dalam hal ini, Dray menambahkan, peran pemerintah provinsi dan kabupaten tidak cukup. Perlu peran pemerintah desa juga untuk melakukan pelestarian lingkungan. Penggunaan dana desa adalah salah satu caranya.
ICRAF Indonesia, melalui kegiatan riset-aksi Land4Lives yang disokong pemerintah Kanada, telah bekerja sama dengan 12 desa di Kabupaten Bone untuk menginisiasi berbagai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di antara inisiatif tersebut adalah pelatihan praktik pertanian cerdas iklim, membuka kebun agroforestri cerdas iklim, dan kebun dapur.
Kegiatan-kegiatan ini bertujuan menguatkan penghidupan serta ketahanan pangan petani di Kabupaten Bone di hadapan tantangan perubahan iklim, kata Provincial Coordinator ICRAF Indonesia di Sulawesi Selatan, Muhammad Syahrir.
Lebih jauh Syahrir menjelaskan, kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berhubungan erat dengan aktivitas Land4Lives lainnya di Bone yaitu penguatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). “Keberlanjutan sumber daya air dan ekosistem yang lestari adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan lokal terhadap perubahan iklim,” ungkapnya.
Kabupaten Bone memiliki luas sekitar 458 ribu hektare dan dihuni oleh 20 Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana DAS Bila Walanae merupakan yang terbesar, mencakup 56% dari total wilayah. DAS ini melintasi Sungai Bila dan Walanae sebelum bermuara di Danau Tempe dan Sungai Cenrana.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2019 menetapkan DAS Bila Walanae sebagai DAS rawan bencana. Masalah lingkungan yang dialami oleh DAS Bila Walanae – juga DAS lainnya di Kabupaten Bone – antara lain sedimentasi dan erosi yang tinggi, terutama di bagian tengah DAS.
Selain itu, risiko banjir sering terjadi di hilir, seperti di Cenrana dan Dua Boccoe, sedangkan kekeringan melanda hulu, seperti di Bontocani dan Libureng. Laju degradasi lahan semakin meningkat akibat pola penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta tekanan penduduk yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan.
“Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, dukungan pendanaan inovatif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan hidup yang lestari khususnya DAS,” kata Syahrir.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan pembiayaan inovatif, salah satunya melalui internalisasi aspek lingkungan hidup untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi baik level pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.
Penganggaran dana desa untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi kesempatan bagi desa untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan serta membuka peluang alternatif pendapatan yang ramah lingkungan sebagai langkah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Selain itu, Kabupaten Bone dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang belum menerapkan implementasikan instrumen ekonomi lingkungan hidup,” pungkas Syahrir.
Baca juga: