Jejak Kolaborasi Land4Lives di Nusa Tenggara Timur: Dialog Multi-Pihak dan Penutupan Kegiatan Land4Lives di NTT

Dari kebun petani sampai dokumen perencanaan provinsi, hasil kerja proyek riset-aksi ini kini menjadi milik pemerintah daerah dan masyarakat

Kupang, 17 September 2026 — Proyek riset-aksi Land4Lives menandai akhir kegiatannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Dialog Multipihak dan Penutupan Kegiatan Land4Lives di NTT di Kupang pada Kamis (17/9). ICRAF Indonesia, yang kini memakai nama operasional baru Landscape Alliance, menyelenggarakan acara ini bersama Pemerintah Provinsi NTT sebagai momen perpisahan sekaligus penyerahan capaian proyek kepada pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

Land4Lives, atau Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia, adalah proyek kerja sama untuk perubahan iklim yang berlangsung di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan sejak 2021 dengan dukungan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan, dan memperkuat penghidupan tangguh iklim, khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan terutama perempuan.

Land4Lives bekerja di tiga tingkat, yaitu desa, bentang lahan, dan provinsi. Di NTT, proyek ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dengan pendampingan di 12 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten TTS. Acara di Kupang ini adalah puncak rangkaian penutupan yang dimulai dengan Rembuk Desa pada 14 September dan Dialog Multipihak di Kabupaten TTS pada 15 September 2026.

Tiga Tingkat Perubahan

Hasil kerja Land4Lives di NTT tersebar di tiga tingkat yang saling melengkapi: kebijakan provinsi, bentang lahan, dan kehidupan sehari-hari di desa.

Di tingkat kebijakan, perubahan paling jelas terlihat pada cara pemerintah provinsi merencanakan pembangunan. Land4Lives mendampingi penyusunan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT menuju 2050, dengan empat skenario pembangunan. Hasil analisis tersebut, bersama kajian kerentanan iklim, menjadi masukan bagi RPJPD NTT 2025–2045 dan RPJMD Provinsi NTT. Pertimbangan iklim juga masuk ke penataan ruang. KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Saat ini, tiga dokumen KLHS dan dua dokumen RPJMD memuat hasil pendampingan proyek.

Di bidang pembiayaan iklim, proyek mendukung penyusunan usulan pembayaran berbasis hasil REDD+ dari Green Climate Fund. NTT memperoleh alokasi sebesar USD 397.259. Dana tersebut telah disalurkan kepada 15 komunitas, mulai dari kelompok usaha perhutanan sosial sampai Kampung Iklim. Sekitar 44 persen penerima manfaatnya adalah perempuan.

Pemerintah provinsi juga kini punya perangkat data sendiri. Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial (SIPOPS) NTT dikelola resmi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem ini memuat peta area perhutanan sosial, panduan perizinan, dan promosi komoditas. Fasilitator teknis dari pemerintah daerah telah dilatih mengelola basis data tata guna lahan, dan 40 persennya adalah perempuan.

Pada skala bentang lahan, perhatian utama tertuju pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Benain dan Noelmina. Rencana pengelolaan kedua DAS sudah disahkan, masing-masing untuk 327.515 hektare dan 189.610 hektare, dan dalam proses integrasi ke perencanaan daerah. Selain kedua rencana ini, juga ada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH TTS seluas 137.165 hektare yang telah disahkan. Secara keseluruhan, pengelolaan lahan seluas 517.125 hektare kini lebih baik dan responsif gender.

Di desa-desa TTS, perubahan terlihat di kebun dan dapur keluarga. Sebanyak 802 orang mengikuti sekolah lapang pertanian cerdas iklim, dan 51 persen di antaranya perempuan. Praktik yang mereka pelajari bisa dilihat di 45 kebun belajar agroforestri. Selain itu, ada enam Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI) yang dikelola lebih dari 120 petani pelopor. Untuk pangan keluarga, kini tumbuh 771 kebun pekarangan dan 43 kebun pangan komunal. Pengetahuan tentang pangan lokal juga masuk ke ruang kelas. Kurikulum Muatan Lokal Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim telah diresmikan melalui Peraturan Bupati TTS dan disosialisasikan ke lebih dari 500 sekolah.

Proyek juga mendukung perluasan Sekolah Perempuan (Skol Bife) bersama DP3A TTS dan GMIT. Saat ini sudah terbentuk 38 kelompok dengan 174 fasilitator terlatih. Pada 15 September lalu, lebih dari 700 perempuan diwisuda.

Serah Terima dan Dialog Keberlanjutan

Dalam acara ini, laporan capaian Land4Lives Provinsi NTT diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah provinsi diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo. Penghargaan juga diberikan kepada organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten, mitra pembangunan, serta petani pelopor.

Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo memuji berbagai hasil kerja sama ICRAF dengan pemerintah daerah melalui Land4Lives, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat, praktik bertani berkelanjutan, dan kesetaraan gender. Menurut Sekda, Land4Lives tidak sekadar melakukan pendampingan tapi juga mengintegrasikan hasilnya ke perencanaan dan kebijakan daerah, misalnya Masterplan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perihal keberlanjutan, Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Project Coordinator Land4Lives Andree Ekadinata mengatakan sejak awal tahun, pihaknya telah menyusun strategi keberlanjutan yang terstruktur — bagian utamanya adalah integrasi ke perencanaan daerah. Pembelajaran proyek juga didokumentasikan dalam berbagai publikasi seperti buku, flyer, taklimat (brief), dan sistem informasi yang diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah dan dapat diakses secara publik.

Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada Alice Birnbaum, mewakili pihak donor, menyebut Land4Lives sebagai contoh kemitraan erat antara Kanada dan Indonesia yang berfokus pada tujuan bersama: ketahanan pangan, ketangguhan iklim, dan kesetaraan gender. Untuk pertama kalinya, dalam rangkaian penutupan kegiatan Land4Lives ini Alice mengunjungi desa-desa pilot Land4Lives di Kabupaten TTS.

Selain seremoni dan serah-terima, dialog di Kupang mempertemukan perencana daerah, akademisi, petani, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menjawab satu pertanyaan: bagaimana capaian bersama ini dilanjutkan untuk menjaga ketangguhan iklim NTT.

Peserta juga bisa mengunjungi delapan stan pameran yang menampilkan dokumen perencanaan, perangkat analisis, produk kelompok usaha, dan kisah Sekolah Perempuan.

Rangkaian penutupan Land4Lives akan berlanjut ke Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan pada Oktober 2026, lalu ditutup di tingkat nasional.